DPRD Kota Ambon Perkuat Sinkronisasi Pokir dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Ambon, indonesiatimur.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon memperkuat sinkronisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dengan perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema *Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon*.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026), ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas usulan aspirasi masyarakat agar selaras dengan kebutuhan pembangunan dan prioritas Pemerintah Kota Ambon.
Dalam laporan Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa mengatakan bahwa keterlibatan DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari fungsi representasi rakyat. Aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses harus diformulasikan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Namun, pengelolaan Pokir masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, potensi tumpang tindih usulan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga belum optimalnya sinkronisasi prioritas pembangunan antara DPRD dan pemerintah daerah,”ujarnya.
Karena itu, Alfian nyatakan, usulan Pokir harus benar-benar berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan serta dikelola secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bimtek ini memiliki sejumlah tujuan, di antaranya mereview mekanisme, tahapan, dan regulasi pengelolaan Pokir dalam perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas penjaringan dan penginputan aspirasi masyarakat, serta memperkuat sinergi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Ambon,”terangnya.
Kegiatan Bimtek ini menghadirkan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, SSTP, MSI, sebagai salah satu narasumber.
Selain itu, hadir Benny Pandang Nugroho, Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, serta Muhammad Indra Suasono, Pemeriksa Ahli Pratama.
Bimtek diikuti anggota DPRD Kota Ambon, pendamping reses, serta staf Sekretariat DPRD. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga hadir, termasuk perwakilan Bappeda dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama berupa pemaparan materi secara panel oleh para narasumber, sedangkan sesi kedua dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok (FGD) antara DPRD dan OPD terkait.
Melalui FGD tersebut, diharapkan tercapai kesamaan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dan sinkronisasi Pokir DPRD dengan proses perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan aspirasi masyarakat yang lebih berkualitas, terukur, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, Pokir DPRD tidak sekadar menjadi daftar usulan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Ambon. (it-02)
